Jika mengerjakan lewat hanphone/android silahkan ubah dulu pengaturannya ke tampilan dekstop. Caranya, klik titik tiga yang ada pada ujung kanan atas pada kolom browsing kemudian scroll kebawah lalu beri centang dengan mengklik kolom kotak pada situs dekstop.
Alumni PPG SM-3T Angkatan III Prodi PPKn UNY
Foto Bersama Rektor UNY Selepas Penyerahan Sertifikat Pendidik Kepada Peserta PPG Pasca SM-3T angkatan 3 Tahun 2015
Guru Garis Depan Provinsi Kepulauan Riau
GGD dan Gubernur Kepri Foto Bersama Selepas Penyerahan SK CPNS di Batam , TMT 01 Agustus Tahun 2017.
Prajabatan Tenaga Pendidik (GGD) dan Kesehatan (Bidan) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018
Foto Bersama Pengelola BAPELKES Batam dengan Peserta Diklat Prajabatan Tahun 2018.
Penyerahan SK 100% PNS GGD KEPRI
Foto Bersama TIM 7 GGD KEPRI saat Penyerahan SK 100%.
Saturday, December 7, 2019
Friday, December 6, 2019
Remedial PAS PPKn XII Semester Ganjil 2019/2020
Jika mengerjakan lewat hanphone/android silahkan ubah dulu pengaturannya ke tampilan dekstop. Caranya, klik titik tiga yang ada pada ujung kanan atas pada kolom browsing kemudian scroll kebawah lalu beri centang dengan mengklik kolom kotak pada situs dekstop.
Remidial PAS PPKn Kelas X Semester Ganjil 2019/2019
Jika mengerjakan lewat hanphone/android silahkan ubah dulu pengaturannya ke tampilan dekstop. Caranya, klik titik tiga yang ada pada ujung kanan atas pada kolom browsing kemudian scroll kebawah lalu beri centang dengan mengklik kolom kotak pada situs dekstop.
Wednesday, October 2, 2019
Thursday, September 19, 2019
Wednesday, September 4, 2019
Thursday, August 29, 2019
Download Emodul Materi PPKn Kelas XI BAB I
Selamat datang di blog MediaPKnOnline, kali ini pak guru akan berbagi e-modul PPKn kelas XI dengan materi: Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila.
Tuesday, August 27, 2019
Sunday, August 25, 2019
Friday, August 16, 2019
Substansi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Pancasila dan Konstitusi Negara RI
Hubungan antara Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dengan Pancasila
Menurut Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Di Indonesia, dalam proses penegakan hak asasi manusia berlandaskan kepada ideologi negara yaitu Pancasila, yang selalu mengedepankan nilai-nilai kemanusian, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban.
Hak Asasi Manusia (HAM) dimiliki oleh setiap individu yang merupakan hak dasar yang bila mendapat ancaman maka ia boleh menuntutnya. Hak warga negara termasuk HAM sudah tercantum dalam konstitusi negara Indonesia, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.
Pelanggaran HAM
Pelangggaran Hak Asasi Manusia merupakan sekelompok orang atau individu termasuk aparat negara baik sengaja atau tidak sengaja mengurangi, membatasi, menghalangi, menghilangkan, mengabaikan bahkan mencabut hak seseorang atau individu dan sekelompok orang yang mendapat jaminan undang-undang dan mekanisme hukum sebagai warga negara suatu negara itu sendiri. Pelanggaran HAM dapat terjadi dengan dua cara yaitu:
Negara secara aktif melakukan tindakan yang secara langsung menimbulkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
Pelanggaran HAM terjadi karena kelalaian negara dalam menjamin maupun melindungi hak asasi suatu individu maupun sekelompok orang.
Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia
1. Kerusuhan Tanjung Priok tanggal 12 September 1984
Dalam kasus ini 24 orang tewas, 36 orang luka berat, dan 19 orang luka ringan. Keputusan majelis hakim terhadap kasus ini menetapkan 14 terdakwa seluruhnya dinyatakan bebas.
2. Penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia tanggal 27 Juli 1996
Dalam kasus ini lima orang tewas, 149 orang luka-luka, dan 23 orang hilang. Keputusan majelis hakim terhadap kasus ini menetapkan empat terdakwa dinyatakan bebas dan satu orang terdakwa divonis 2 (dua) bulan 10 hari.
3. Penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998
Dalam kasus ini 4 (empat) orang mahasiswa tewas. Mahkamah Militer yang menyidangkan kasus ini memvonis dua terdakwa dengan hukuman 4 (empat) bulan penjara, empat terdakwa divonis 2 - 5 bulan penjara dan sembilan orang terdakwa divonis penjara 3 - 6 tahun.
4. Tragedi Semanggi I pada tanggal 13 November 1998
Dalam kasus ini enam orang mahasiswa tewas. Kemudian terjadi lagi tragedi Semanggi II pada tanggal 24 September 1999 yang mengakibatkan seorang mahasiswa tewas.
5. Penculikan aktivis pada 1997/1998
Dalam kasus ini 23 orang dinyatakan hilang (9 orang diantaranya telah dibebaskan, dan 13 orang belum ditemukan sampai saat ini).
Kasus Pelanggaran HAM di Dunia Internasional
1. Kasus Israel terhadap Palestina
Pada mulanya negara Israel adalah sekumpulan orang Yahudi yang hanya ingin mengungsi ke negara Palestina. Di Palestina, orang Iarael disambut dan diperlakukan dengan baik. Lalu pada akhirnya negara Israel mulai melakukan rencana menguasai wilayah Palestina sedikit demi sedikit. Mereka melakukan pengusiran, penggusuran rumah-rumah penduduk Palestina secara paksa tanpa memikirkan hak dan kewajiban warga negara. Mereka meyakini di negara Palestina adalah tanah yang dijanjikan buat mereka mendirikan sebuah negara. Beberapa waktu kemudian Amerika Serikat membantu Israel sehingga mereka mendapat sebagian besar wilayah Palestina. Dalam melancarkan misi demi misinya, Israel melakukan penyerangan dengan mobil tank, pesawat tempur, serangan bom yang memakan banyak korban penduduk Palestina. Bahkan PBB tidak mampu menyelesaikan konflik yang menelan banyak nyawa tersebut meski negara Palestina sudah mendapat pengakuan masih menjadi sebuah negara dan memperoleh kemerdekaan.
2. Kasus kekejaman Adolf Hitler di Jerman
Pemerintahan otoriter Hitler didukung oleh partai NAZI yang memenangkan pemilu di Jerman. Beberapa kasus pelanggaran HAM yang dilakukannya adalah melakukan penangkapan dan pengasingan para musuh politik yang menentang pemerintahannya, membunuh dan mengusir bangsa Yahudi, melakukan pembantaian massal di Austria dan Cekoslovakia.
3. Kasus Uni Soviet kepada Afghanistan
Negara Uni Soviet (sekarang Rusia) di tahun 1979-1990 melakukan penyerangan terhadap negara Afghanistan dengan membagi negaranya terdiri dari beberapa bagian. Sekitar 85.000 tentara Uni Soviet dikirim ke Afghanistan yang pada mulanya menyatakan alasan ingin mewujudkan perdamaian namun pada akhirnya tentara-tentara tersebut menyerang para penduduk Afghanistan yang dianggap mencurigakan dan menghalangi aksinya. Dari penyerangan tersebut banyak korban berjatuhan dari penduduk Afghanistan baik dari tentara maupun penduduknya.
4. Kasus Husni Mubarak di Mesir
Husni Mubarak selaku Presiden Mesir dalam empat dekade pada akhirnya menghadapi penentangan massal oleh rakyat Mesir agar turun dari jabatannya karena sikapnya yang otoriter. Saat demonstrasi banyak korban berjatuhan yang dilakukan oleh tentara pemerintahan Husni yakni dengan melakukan penembakan. Selanjutnya Husni Mubarak akhirnya tewas di tangan rakyat saat terkepung oleh rakyat.
5. Kasus Negara Suriah di bawah pimpinan Bassar Al Ashad
Kasusnya hampir sama dengan di Mesir dimana presiden Bassar Al Ashad selaku pimpinan negara Suriah ditentang pemerintahannya oleh rakyat Suriah karena menganggap kebijakan beliau tidak baik. Ketika berlangsung demonstrasii,rakyat mengalami banyak kesulitan menghadapi pemerintahan yang terdiri dari pejabat militer, sehingga terjadi kerusuhan dan pertumpahan darah. Tentara militer Bassar melakukan penembakan dan menelan korban jiwa sekitar 60.000 jiwa penduduk asli Suriah dan 500 orang penduduk luar. Peperangan ini berdampak di negara lain yakni Turki yang memiliki 2 pilot pesawat F-4 tewas saat terkena tembakan.
6. Kasus Etnis Rohingya di Myanmar
Agustus 2015, tercatat 650 orang etnis Rohingya tewas, 1.200 warga hilang, dan sekitar 80 ribu lainnya kehilangan tempat tinggal. Selama bertahun-tahun pemerintah militer Myanmar tidak hanya melakukan pengingkaran terhadap demokrasi, tapi juga melanggar hak asasi manusia (HAM) kaum minoritas. Mereka dibantai karena beragama Islam yang dilakukan kaum Budha karena mengingat sejarah di Indonesia yang dulunya mayoritas Budha kemudian tergeser oleh ummat Islam. Hal inilah menyebabkan kaum Budha ingin mengangkat kaum mereka dan menyingkirkan keberadaan Islam. Selain itu,juga dilatarbelakangi tidak diakuinya etnis Rohingya sebagai salah satu etnis di Myanmar. Bagi pemerintah Myanmar, etnis Rohingya dianggap sebagai warga tanpa kewarganegaraan (stateless people). Atas dasar itulah tentara Myanmar melakukan berbagai pelanggaran HAM. Sebagian warga etnis Rohingya kemudian mengungsi ke berbagai negara, termasuk Nanggroe Darussalam (NAD). Ribuan warga Islam Rohingya mendapat penyelamatan ketika ditemukan terapung-apung di lautan dalam kondisi memperihatinkan di lautan Aceh. Mereka terusir dari Myanmar. Dikabarkan pembantaian dilatarbelakangi oleh sosok pemimpin biksu radikal Budha bernama Ashin Wirathu. Budha adalah kelompok mayoritas di Myanmar. Mereka sangat membenci Islam dan konflik etnis dan agama ini berlangsung sejak 2012 dan sudah menewaskan ribuan muslim Rohingya yakni termasuk wanita dan anak-anak. Adapun nama gerakan ummat Budha karena kebencian terhadap Islam namanya adalah 969. Opini-opini gerakan ini tersebar meluas baik melalui selebaran, stiker, internet, video dan sebagainya. Gerakan ini sangat beralasan yakni mengingat tahun 2001 saat Taliban yang merupakan gerakan Islam telah menghancurkan patung Budha di Bamiyan, Afghanistan.
Dari beberapa kasus pelanggaran HAM internasional, sebagian besar mengarah pada kejahatan genosida. Dimana dalam Undang-Undang no. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, genosida adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang menciptakan kemusnahan secara fisik sebagian atau seluruhnya, melakukan tindakan mencegah kelahiran dalam kelompok, memindahkan secara paksa anak-anak dalam kelompok ke kelompok lain. Sederhananya, gonosida adalah pembantaian besar-besaran terhadap suatu suku bangsa atau negara dengan tujuan memusnahkannya. Biasanya yang diincar dalam kejahatan genosida adalah suatu bangsa, ras, kelompok etnis dan kelompok agama tertentu dengan cara membunuh anggota kelompok tersebut dan mengakibatkan penderitaan fisik maupun mental tehadap anggota kelompok yang lainnya.
Tuesday, July 16, 2019
PPT MATERI WASBANG MPLS 2019
Indonesia adalah negara kepulauan yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. Memiliki kekayaan alam yang berlimpah ruah, budaya, suku, bahasa, agama, dan keberagaman lainnya menjadi potensi bagi bangsa Indonesia. Sekaligus akan dapat menjadi ancaman bagi bangsa dan negara apabila tidak diimbangi dengan adanya pemahaman dari diri setiap warga negaranya akan wawasan kebangsaan.
Untuk itu, perlu kiranya setiap warga negara termasuk juga para peserta didik baru memahami akan jati diri bangsanya. Dengan demikian, akan tertanam nasionalisme dan patriotisme pada setiap diri peserta sehingga Keberagaman dalam wadah NKRI akan tetap terjaga dengan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
Materi lengkap nya bisa diunduh (DOWNLOAD PPT WASBANG MPLS 2019)
Friday, March 8, 2019
Latihan Online Soal Pemantapan USBN PKn SMA Tahun 2018-2019
Latihan USBN PKn SMA Tahun 2018-2019 - ProProfs
Untuk mendapatkan tampilan yang responsive lewat smartphone, silahkan ubah terlebih dahulu settingannya ke versi desktop dengan mengikuti langkah-langkah berikut.
Thursday, March 7, 2019
Latihan Soal USBN PKn (KTSP) 2018-2019
Salam semangat, kali ini Admin akan berbagi contoh Latihan Soal USBN PKn (KTSP) 2019.
a. paradigma pembangunan
b. moral pembangunan
c. sumber nilai
d. perjanjian luhur bangsa
e. dasar negara
Kunci Jawaban: C
2. Sikap positif yang perlu dikembangkan sebagai pengamalan nilai-nilai Pancasila. Contoh sikap positif tersebut yaitu …..
a. selalu mengikuti perkembangan budaya asing
b. bergaya hidup individualistik
c. mentaati norma dan peraturan yang berlaku
d. pantang menyerah kalau keinginan belum tercapai
e. senang dengan pujian orang asing
Kunci Jawaban: C
3. Pengakuan negara lain merupakan pelengkap dalam unsur-unsur terbentuknya suatu negara. Hal itu merupakan pengertian dari unsur terbentuknya negara yang bersifat ….
a. deklaratif
b. konstitutif
c. de jure
d. de facto
e. konsultatif
Jawaban: A
4. Berikut ini adalah pengertian negara sebagai organisasi kekuasaan yaitu ….
a. organisasi yang menyatukan kelompok manusia yang kemudian disebut bangsa
b. organisasi kesusilaan yang timbul karena sintesa antara kemerdekaan individu dan kemerdekaan universal
c. masyarakat hukum yang dibentuk karena perjanjian masyarakat yang bertujuan untuk perdamaian
d. organisasi yang melaksanakan kehendak anggotanya yang mana kehendak itu dituangkan dalam hukum
e. organisasi yang memiliki wewenang berkuasa yang diciptakan oleh sekelompok manusia atau bangsa
Jawaban: E
5. Perhatikan pilihan di bawah ini:
1) Pemerintahan yang sentralistis mengakibatkan kesenjangan dengan rakyatnya
2) Hukum yang berjalan sesuai dengan prinsip negara hukum
3) Pelaku ekonomi berlangsung dengan praktik Korupsi dan Nepotisme
4) Nilai agama dijadikan sumber tindakan dan sikap
Dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan adalah ....
a. 1, 2
b. 1, 3
c. 1, 4
d. 2, 3
e. 3, 4
Kunci Jawaban: B
6. Upaya meningkatkan jaminan keadilan dapat diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan seperti bidang ekonomi. Contoh upaya tersebut yaitu ….
a. menyantuni fakir miskin dan anak-anak yang terlantar
b. memberi beasiswa
c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan lingkungan hidup
d. meningkatkan kemandirian partai politik
e. memberi bantuan subsidi bagi warga yang tidak mampu
Kunci Jawaban: E
7. Suatu negara yang merupakan gabungan dari beberapa negara bagian merupakan pengertian bentuk negara ….
a. protektorat
b. dominion
c. uni
d. kesatuan
e. serikat
Jawaban: E
8. Sebagai penyaring utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menangkal arus negatif globalisasi yaitu ….
a. kebiasaan masyarakat
b. nilai-nilai Pancasila
c. pandangan para ahli
d. tradisi dan rutinitas
e. sikap pemimpin bangsa
Jawaban:B
9. Perkembangan dan kemajuan IPTEK sangat mendukung upaya ketergantungan di berbagai aspek kehidupan global. Namun ada dampak negatif yang harus diwaspadai yaitu ….
a. saling bekerja sama
b. hidup teratur
c. berdisiplin
d. bersikap individualis
e. dapat memanfaatkan waktu
Jawaban:D
10. Suatu wilayah dikuasai oleh bangsa lain tanpa reaksi yang berarti dan berdirilah negara di wilayah itu. Proses terbentuknya negara ini adalah secara .…
a. peleburan
b. penaikan
c. penguasaan
d. penyerahan
e. proklamasi
Jawaban: C
11. Ideologi yang dianut suatu negara dapat bersifat terbuka dan tertutup. Makna Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah ….
a. membuka diri menerima semua kemajuan yang ada
b. menerima kemajuan pengetahuan sesuai dengan kepribadiannya
c. dapat menerima kemajuan kalau menguntungkan
d. perpaduan dari berbagai ideologi bangsa lain
e. terbuka untuk dibicarakan dengan negara lain
Kunci Jawaban B
12. Menurut Dr. Alfian, kekuatan ideologi bergantung pada dimensi realita, fleksibilitas, dan idealisme. Yang merupakan dimensi realitas dari ideologi Pancasila adalah ….
a. memiliki keluwesan dalam menjawab tantangan sekarang dan masa depan
b. menerima kemajuan jaman yang baik sesuai dengan nilai-nilai idealisme
c. dapat menerima kemajuan kalau menguntungkan
d. menyesuaikan diri dengan pengaruh jaman
e. cita-cita hidup berbangsa dan bernegara terwujud secara nyata
Kunci Jawaban B
13. Negara tidak terjadi karena kehendak manusia melainkan kehendak Tuhan. Hal ini merupakan terjadinya negara berdasarkan teori ….
a. perjanjian masyarakat
b. ketuhanan
c. kedaulatan hukum
d. kedaulatan raja
e. kedaulatan negara
Jawaban: B
14. Salah satu kerugian yang paling utama ditimbulkan oleh sifat ekstrimisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yaitu ….
a. tumbuhnya sikap menang sendiri
b. semakin kuatnya individualisme
c. dapat menimbulkan perpecahan
d. menimbulkan rasa saling curiga
e. berkembangnya nasionalisme sempit
Jawaban: C
15. Berikut ini merupakan pengertian pers menurut UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers yaitu ….
a. alat untuk menjepit atau memadatkan
b. alat cetak untuk mencetak buku atau surat kabar
c. penyiaran-penyiaran pikiran, gagasan, atau berita-berita dengan kata tertulis
d. lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik
e. orang yang bekerja di bidang persurat kabaran
Jawaban: D
17. Masyarakat berlangganan atau memiliki surat kabar karena memerlukan informasi mengenai berbagai kejadian aktual. Hal ini merupakan salah satu fungsi pers yaitu fungsi ….
a. kontrol sosial
b. pendidikan
c. informasi
d. hiburan
e. membangun masyarakat madani
Jawaban: C
18. Contoh perilaku tenggang rasa dalam kehidupan masyarakat yaitu ….
a. menghindarkan diri dari perbedaan pendapat
b. memenuhi kebutuhan hidup masing-masing
c. menyadari akan hak dan kewajibannya di masyarakat
d. mengatur kehidupan seseorang yang kurang beruntung
e. meningkatkan kesejahteraan hidup keluarga
Jawaban: C
19. Prinsip-prinsip dasar kehidupan demokrasi adalah penting untuk mewujudkan kehidupan bernegara yang konstitusional. Berikut ini yang merupakan prinsip-prinsip dasar kehidupan demokrasi yaitu ….
a. pemerintahan berdasarkan kekuasaan absolut
b. peranan media massa yang terbatas
c. sistem peradilan yang berpihak pada kekuasaan
d. adanya penyelenggaraan pemilu yang demokratis
e. kurangnya pendidikan demokrasi di sekolah
Jawaban: D
20. Kelompok politik yang tumbuh dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok yang dibentuk atas dasar kesamaan seperti partai politik, kelompok kepentingan, media massa dan sebagainya disebut ….
a. infrastruktur politik
b. supra struktur politik
c. sistem politik
d. partisipasi politik
e. partai politik
Jawaban: A
21. Perhatikan beberapa kegiatan di bawah ini:
1. Menyampaikan aspirasi
2. Kegiatan wisata
3. Kampanye partai
4. Kegiatan pemilihan umum
5. Tindakaan sosial
Berdasarkan pilihan di atas, kegiatan yang menunjukan partisipasi politik yaitu ….
a. 1, 2, 3
b. 1, 3, 4
c. 2, 3, 4
d. 2, 4, 5
e. 3, 4, 5
Jawaban: B
22. Selain sebagai media penyampai informasi, pers juga mempunyai peran umum sebagai berikut:
1. Alat propaganda bagi kepentingan partai politik atau golongan
2. Alat untuk menyebarkan informasi penting
3. Sumber penghasilan wartawan
4. Penyampai berita dan hiburan
5. Wahana komunikasi publik
Berdasarkan pernyataan di atas, yang merupakan peranan pers yaitu ….
a. 1, 2, 3
b. 1, 3, 5
c. 1, 4, 5
d. 2, 3, 4
e. 2, 4, 5
Jawaban: E
23. Salah satu upaya pemerintah dalam mengendalikan kebebasan pers adalah ….
a. mendatangkan keuntungan popularitas diri
b. menyelaraskan dengan kepentingan pemerintah
c. membela kepentingan penguasa
d. membuat Undang-Undang Pers
e. mengkritisi kebijakan pimpinan media massa
Jawaban: D
24. Bagi negara Indonesia, kerjasama antar negara di dunia sangat bermanfaat untuk ….
a. mampu menandingi negara adikuasa dalam kemampuan militer
b. berusaha mengatasi ketertinggalan dengan bantuan dan kerjasama dengan negara lain
c. mendekati negara maju dan kuat untuk memperoleh perlindungan keamanan
d. menghindari ancaman dari negara maju
e. menyaingi kekuatan besar yang sudah ada dan berpengaruh
Jawaban: B
25. Persetujuan secara formal terhadap perjanjian yang melahirkan kewajiban-kewajiban internasional dan negara peserta perjanjian diberi kesempatan mengadakan pengamatan untuk terikat atau tidak, merupakan salah satu tahapan perjanjian internasional yaitu ....
a. perundingan
b. penandatanganan
c. pengesahan
d. ratifikasi
e. pertimbangan
Jawaban: C
26. Perhatikan pilihan di bawah ini:
1. Perjanjian yang membentuk hukum (law making treaties)
2. Perjanjian yang bersifat khusus (treaty contract)
3. Perjanjian politik
4. Perjanjian ekonomi
5. Perjanjian bilateral
6. Perjanjian multilateral
Berdasarkan pilihan di atas, penggolongan perjanjian internasional menurut fungsinya yaitu ....
a. 1, 2
b. 2, 3
c. 3, 4
d. 4, 5
e. 5, 6
Jawaban:A
27. Berikut ini adalah tiga sumber hukum primer hukum internasional yaitu ….
a. Perjanjian internasional, prinsip hukum umum, dan kebiasaan internasional
b. Keputusan internasional, kebiasaan internasional, dan prinsip hukum umum
c. Perjanjian internasional, kebiasaan internasional, dan yurisprudensi internasional
d. Putusan Mahkamah Internasional, perjanjian internasional, dan prinsip hukum umum
e. Kebiasaan internasional, perjanjian internasional, dan Putusan Mahkamah Internasional
Jawaban: C
28. Sadam Husein, presiden Iraq dianggap melakukan pelanggaran HAM berat dengan usaha membunuh massal suku Kurdi di Iraq Selatan. Pelanggaran HAM ini dikenal dengan ….
a. Kejahatan kemanusiaan
b. Genosida
c. Diskriminasi
d. Apartheid
e. Rasisme
Jawaban: B
29. Sistem pemerintahan dimana menteri-menteri tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau parlemen tetapi kepada presiden disebut ....
a. Parlementer
b. Presidensiil
c. Republik
d. Monarchi
e. Demokrasi
Jawaban: B
30. Bentuk pemerintahan Negara Jerman adalah Republik parlementer. Hal ini berarti ....
a. Kepala pemerintahan dipimpin oleh presiden sedangkan kepala negara adalah perdana menteri
b. Kepala pemerintahan sekaligus kepala negara dipimpin oleh presiden
c. Kepala pemerintahan sekaligus kepala negara dipimpin oleh perdana menteri
d. Kepala pemerintahan dipimpin oleh perdana menteri sedangkan presiden sebagai kepala negara
e. Menteri membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan.
Jawaban: D
Semoga bermanfaat!
Wednesday, March 6, 2019
Download Modul Materi PKn sesuai dengan Kisi-Kisi USBN SMA Tahun 2018-2019
Alhamdulillah, segala puji penulis panjatkan ke hadirat
Allah SWT atas segala nikmat serta karunianya yang telah diberikan sehingga MODUL
PKn KURIKULUM 2006 PEMANTAPAN USBN untuk Kelas XII telah
terselesaikan.
Adapun maksud dan tujuan dibuatnya modul ini adalah untuk
memantapkan persiapan bagi siswa/i kelas XII dalam menghadapi USBN tahun
pelajaran 2018/2019. Selain itu, besar harapan supaya siswa/i kelas XII dapat
lulus semua mata pelajaran yang di USBN kan terutama untuk mata pelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan.
Diharapkan mudul ini bisa bermanfaat khususnya untuk
siswa/i kelas XII yang sebentar lagi akan menghadapi USBN. Penulis menyadari,
bahwa modul ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, penulis menerima
segala kritik untuk perbaikan dalam penulisan modul dikemudian hari.
Download Modul Materi PKn sesuai dengan
Kisi-Kisi USBN SMA Tahun 2018-2019 (DISINI)
Monday, March 4, 2019
Penyerahan SK 100% PNS GGD KEPRI
Tim 7 GGD angkatan II Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari; Dian Ariani (SMAN 1 Tambelan), Ropi (SMAN 1 Tambelan), Laila (SMAN 1 Tambelan), Riani (SMAN 1 Tambelan), Yeni (SMAN 1 Tambelan), Nurjaman (SMAN 1 Bintan Pesisir), Anggi Perdana (SMAN 1 Bintan Pesisir).
Selengkapnya tentang GGD KEPRI, klik ( DISINI )
