RANGKUMAN
MATERI PPKN KELAS X
KD:
3.1
Menganalisis
nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan
Negara Indonesia:
Pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Indonesia
Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka...
Alumni PPG SM-3T Angkatan III Prodi PPKn UNY
Foto Bersama Rektor UNY Selepas Penyerahan Sertifikat Pendidik Kepada Peserta PPG Pasca SM-3T angkatan 3 Tahun 2015
Guru Garis Depan Provinsi Kepulauan Riau
GGD dan Gubernur Kepri Foto Bersama Selepas Penyerahan SK CPNS di Batam , TMT 01 Agustus Tahun 2017.
Prajabatan Tenaga Pendidik (GGD) dan Kesehatan (Bidan) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018
Foto Bersama Pengelola BAPELKES Batam dengan Peserta Diklat Prajabatan Tahun 2018.
Penyerahan SK 100% PNS GGD KEPRI
Foto Bersama TIM 7 GGD KEPRI saat Penyerahan SK 100%.
Saturday, February 29, 2020
Sistem Peradilan di Indonesia
By Anggi Perdana6:15 PMKelembagaan Negara, Materi Kelas XI, Modul, Semester 2, Sumber BelajarNo comments


Di Indonesia, perwujudan kekuasaan kehakiman ini diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman (dilakukan...
Penggolongan Hukum

Hukum merupakan aturan, tata tertib, dan kaidah hidup yang berlaku di masyarakat dan harus ditaati karena hukum memiliki sifat memaksa, mengatur, dan memiliki sanksi tegas. Tujuan ditetapkannya hukum bagi suatu negara adalah untuk menegakkan kebenaran dan...
Dinamika Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia pada Periode 1945-1949
Pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan (1945-1949), pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Adapun, elemen-elemen demokrasi yang lain belum...
Demokrasi Pancasila

Kata demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Dalam pandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem...
Thursday, February 27, 2020
Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom adalah kesatuan mayarakat...
Wednesday, February 26, 2020
Suprastruktur dan Infrastruktur Politik
By Belajar PPKn7:26 AMKelembagaan Negara, Materi Kelas X, Modul, Semester 1, Sumber BelajarNo comments


A. Suprastruktur Politik
Sistem politik dapat diartikan
sebagai keseluruhan kegiatan politik di dalam negara atau masyarakat yang mana
kegiatan tersebut berupa proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat dan
menunjukkan pola hubungan yang fungsional diantara...
Tuesday, February 25, 2020
Kedudukan Warga Negara dan Asas Kewarganegaraan Indonesia
By Anggi Perdana2:13 AMAsas Kewarganegaraan, Materi Kelas X, Modul, Semester 1, Sumber BelajarNo comments


Secara konstitusional sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 UUD NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa:
Warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
Penduduk ialah Warga Negara...
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Indonesia adalah negara kepulauan. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 25A UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara. Adanya ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mengukuhkan kedaulatan...
Monday, February 24, 2020
Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Indonesia

Ketuhanan
Pengakuan adanya causa prima (sebab pertama) yaitu Tuhan Yang Maha Esa.
Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya.
Tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai hukum...
Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian Negara Republik Indonesia
By Anggi Perdana5:25 AMKelembagaan Negara, Kementrian, Materi Kelas X, Modul, Semester 1, Sumber BelajarNo comments


Selain diatur salam Pasal 17 ayat (1) s.d (3) UUD NRI Tahun 1945, keberadaan kementerian negara juga diatur dalam Pasal 15 UU RI No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian negara yang dapat dibentuk...